TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini berlangsung secara daring pada Senin (6/4/2026).
Rakor yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah. Selain fokus pada langkah konkret pengendalian harga, pertemuan ini juga membahas alokasi dukungan operasional pengawasan obat dan makanan serta evaluasi kontribusi daerah terhadap program pembangunan nasional.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Muhammad Zamroni, menekankan bahwa pengendalian inflasi memerlukan pendekatan yang terintegrasi.
”Keikutsertaan kami dalam rakor ini adalah bentuk komitmen nyata untuk menjaga daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan,” ujar Zamroni.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap dinamika harga di pasar. Menurutnya, hasil dari rakor ini akan segera diimplementasikan dalam kebijakan lokal yang lebih taktis.
”Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu menekan laju inflasi secara efektif. Ini bukan sekadar urusan angka, tetapi tentang memastikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga terjangkau,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Bangka Selatan akan terus memperketat pemantauan harga komoditas strategis dan merumuskan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi gejolak ekonomi. Dengan langkah proaktif ini, diharapkan stabilitas ekonomi di Bangka Selatan tetap terjaga sepanjang tahun 2026. (EraNews/Lew)
