BANGKA, ERANEWS.CO.ID — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman diam-diam menemui masyarakat Matras di pondok tempat nelayan menginap.
Dalam pertemuan itu turut juga dihadiri Plt Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi.
Pertemuan tersebut terjadi lantaran protes nelayan terkait aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan matras.
Erzaldi mengatakan, kedatangannya menemui nelayan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.
“Saya ingin dengar langsung dari masyarakat.Saya mau tau kondisi dan persoalannya seperti apa,” kata Erzaldi , Kamis (19/11/2020) malam.
Erzaldi menjelaskan batasan kewenangannya sebagai gubernur terhadap persoalan ini. Menurutnya didalam Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) telah diatur batas minimal aktivitas penambangan laut, yang tidak boleh dilakukan jika kurang dua mil dari pesisir.
“Kenyataannya gak bisa bagi yang sudah ada IUP (Izin Usaha Pertambangan). IUP yang di sini yang berakhir masanya 2025. IUP ini diterbitkan oleh Kementerian ESDM, jadi kalau kata kalian tadi aktivitas ni membuat daya tangkap menjadi berkurang, saya akan mengajukan itu, tapi harus berproses,” tuturnya.
Ia menegaskan akan menurunkan tim dari lingkungan hidup untuk mendapatkan bukti-bukti pelanggaran sesuai yang disampaikan masyarakat. Pihaknya kedepan akan menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.
“Jadi kita harus turunkan tim dulu, harus diteliti dulu limbahnya, terus dicek airnya. Intinya ketika diluar ambang batas maka kita bisa masuk ke persoalannya. Cuma aspirasi ini lewat kalian lah yang menyampaikan, jangan diwakili yang lain, nanti kalau lah di 86 kawan, lah sudah,” pesan Erzaldi.
Salah satu perwakilan masyarakat matras, Acoi mengatakan aktivitas eksplorasi KIP telah membuat dampak buruk bagi masyarakat pesisir terutama nelayan. Ia meminta gubernur untuk mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT Timah Tbk.
“Harapannya nelayan di sini cuma satu, bebas dari aktivitas tambang yang limbahnya menyebabkan sedimentasi dan lumpur,” ungkap Acoi.
Terkait kehadiran Erzaldi, masyarakat mengaku tidak mengetahui sebelumnya akan didatangi secara tiba-tiba. Pihaknya berharap kehadiran gubernur dapat membantu menghentikan aktivitas KIP di Perairan Matras.
(eranews/eq)
