JAKARTA, ERANEWS.CO.ID – Senator Dinda Rembulan Emron mempertanyakan penyaluran dana pemerintah Rp 200 triliun ke UMKM di daerah-daerah. Pertanyaan itu disampaikannya ke Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Kerja Bersama Komite IV DPD RI dengan Gubernur BI dan Kepala OJK, di Ruang Sriwijaya, DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (17/11/2025).
Dinda mempertanyakan penyaluran dana tersebut karena efeknya belum terasa ke daerah-daerah seperti Bangka Belitung. Kondisi ini, kata Dinda bisa dilihat pada pertumbuhan ekonomi Babel yang masih berada di angka 3,21%, terendah se-Sumatera. Angka itu menunjukkan bahwa manfaat penempatan dana Rp200 triliun tersebut belum sepenuhnya dirasakan di sektor riil di daerah Babel, dan belum signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Selain data yang ada, saya juga melihat kondisi UMKM di Babel dari keluhan yang mereka sampaikan langsung ke saya. Bila mereka banyak mengeluh artinya ekonomi sedang turun. Dan bila keluhan itu menurun artinya ekonomi sedang membaik. Dengan pertumbuhan 3,21 persen, Babel menjadi propinsi dengan pertumbuhan terendah se-Sumatera, karena itu saya minta Babel untuk diperhatikan khusus,” kata Dinda.
Merespon pertanyaan itu, Kepala OJK, Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa OJK baru saja menerbitkan Peraturan Nomor 19 tahun 2025. Dalam peraturan itu ada intermediasi perbankan yang mencakup tentang kebijakan, target dan pendampingan UMKM. Sebelum ini, kata Mahenidra intermediasi itu hanya dilakukan oleh BRI (Bank Rakyat Indonedia).
“Ke depan, seluruh perbankan akan kita awasi transaksi dalam rencana bisnis dari bank itu yang memiliki elemen terkait UMKM. Kami mengawasi kinerja bank dalam menyalurkan ke UMKM“ ujar Mahendra.
Mahendra menambahkan, OJK juga akan memantau suku bunga perbankan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Namun suku bunga perbankan tergantung pada BI rate dan juga juga bunga deposito pemilik rekening-rekening besar. Umumnya, para pemilik rekening besar itu adalah instansi pemerintah. Dan penurunan suku bunga tidak bisa terjadi sekaligus, tetapi bertahap.
Dalam kesempatan itu, Dinda juga meminta penjelasan Gubernur BI tentang dana mengendap di bank-bank daerah yang pernah diungkapkan oleh Menteri Keuangan beberapa waktu lalu. Khususnya terkait dengan dana sebesar Rp,2,1 Triliun di Bank Sumsel Babel yang belum jelas siapa pemiliknya.
“Di Babel heboh dana sebesar R2,1 triliun yang tak jelas siapa pemiliknya, Babel atau Sumsel, Babel mengatakan itu milik Sumsel tapi Sumsel membantah. Kesalahannya dimana, Mengendapnya karena apa? Kalau itu salah input, harus ada yang bertanggung jawab,” cecar Dinda.
Menanggapi hal itu Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan data perbankan yang ada di BI, OJK dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) semuanya sama. Karena itu tidak ada perbedaan data tentang dana Pemda di BPD dan BI.
“Begini Bu Dinda, Kemarin banyak bupati walikota mengkonfirmasi dananya di bank daerah dan BI. Sama enggak ya? Podho (sama) dong. Saya ingin mengatakan sejumlah pemerintah provinsi tertentu datang mengkonfirmasi,” kata Perry tanpa menjelaskan penyebab salah input data.
Perry menolak menyebut dana Pemda di BI itu sebagai dana mengendap karena menurutnya rekening itu adalah rekening Pemda yang ada di BPD, Bank Umum dan juga BPR (Bank Perkreditan rakyat). Rekeining tersbut untuk menyimpan pendapatan dan pengeluaran daerah. Akhir September lalu, total jumlahnya kata Perry mencapai Rp.325,57 triliun.
“Saya tak ingin mengomentari sejumlah propinsi tertentu, karena kami juga dapat report dari bank-bank- di daerah. Kalo soal lain-lain ya, silakan Bu Dinda,” ujar Perry menyudahi penjelasannya.
Masalah kesimpang-siuran dana Rp.2,1 trilun Ini pernah ditanyakan Dinda kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPD RI dengan Kementrian Keuangan, Senin (3/11).
Ketika itu, Dinda mengatakan data yang simpang siur iitu terjadi di banyak daerah tidak hanya Bangka Belitung. Karena itu, Dinda menyarankan agar ada sinergi antar instansi dengan melakukan Monev atau monitoring dan evaluasi data keuangan secara berkala untuk memperkuat kualitas belanja keuangan di daerah. (EraNews/Lew)
