PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menyayangkan sikap kasar awak kabin maskapai Super Air Jet yang menolak buket bunga atau kembang potong milik penumpang.
Peristiwa tersebut viral di media sosial dan diduga terjadi di Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (3/4/2026).
Ia mengungkapkan bahwa saat itu dirinya berada dalam penerbangan Super Air Jet IU820 rute Jakarta–Pangkalpinang (CGK–PGK) dan menyaksikan langsung kejadian tersebut.
Menurutnya, penolakan terhadap kembang potong yang hendak dibawa ke dalam kabin tidak memiliki dasar kuat.
“Setelah saya pelajari beberapa referensi, kembang potong tersebut bukan barang yang dilarang masuk kabin,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihak Avsec Bandara Soekarno-Hatta sebelumnya telah memperbolehkan barang tersebut melewati pemeriksaan hingga ke area kabin.
Namun, sikap awak kabin yang dinilai kasar menjadi sorotan utama.
“Cara penyampaiannya sangat tidak sopan, bahkan terkesan membentak penumpang,” tegasnya.
Edi menilai kejadian ini tidak hanya mencederai hak penumpang, tetapi juga tidak menghormati nilai budaya masyarakat Bangka Belitung yang tengah menjalankan tradisi Cheng Beng, yakni ritual penghormatan kepada leluhur.
Ia pun meminta manajemen Super Air Jet untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja awak kabin dan staf lapangan.
“Penerbangan bisa berjalan karena ada penumpang. Saat ini Bangka Belitung sedang menjalankan Cheng Beng, kita harus saling menghormati,” katanya.
Dalam kejadian tersebut, Edi juga sempat mencoba memberikan penjelasan terkait aturan, namun pihak maskapai tetap bersikeras melarang buket bunga dibawa ke kabin.
Bahkan, menurutnya, terdapat ucapan yang dianggap tidak pantas.
“Mau ibu yang turun atau kembang yang kami turunkan? Itu sangat tidak pantas,” ungkapnya.
Selain itu, Edi juga menyoroti kejadian lain yang melibatkan maskapai yang sama, yakni gagal berangkatnya 29 santri ke Jakarta, yang kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian.
Ia berharap kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
“Ini menyangkut hak konsumen. Kami minta hukum ditegakkan dan manajemen memperbaiki sistem pelatihan karyawan,” tutupnya.
(*)
