TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Suwandi alias Akong, menyoroti adanya dugaan praktik “mafia pertanian” yang sudah berlangsung lama dan merugikan para petani.
Ia secara tegas meminta para oknum yang terlibat untuk segera menghentikan aksinya sebelum aparat penegak hukum (APH) turun tangan.
“Bertobatlah kawan, segera hentikan kelakuan kalian ini, jangan sampai APH sudah turun tangan, kalian menyesal kemudian,” tegas Suwandi pada Minggu (29/6/2025).
Menurut Suwandi, praktik penyimpangan ini diduga dilakukan oleh oknum Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan telah berlangsung sejak lama, melibatkan berbagai pihak.
Praktik ini menyasar berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari alat dan mesin pertanian (Alsintan), dana optimalisasi lahan (Opla), hingga bantuan lainnya yang seharusnya dinikmati petani.
“Sudah banyak keluhan dari para petani kepada kita,” ungkap Suwandi.
Keluhan yang diterima meliputi tingginya biaya sewa Alsintan padahal alat tersebut merupakan bantuan pemerintah, adanya pungutan liar atau “fee proyek” untuk pembangunan jalan usaha tani, dan yang terbaru adalah adanya “fee” untuk pencairan dana Opla.
Suwandi menegaskan bahwa dana bantuan pemerintah diberikan untuk kesejahteraan seluruh petani, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Ia sangat menyayangkan program pemerintah yang seharusnya meningkatkan ketahanan pangan justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
“Program pemerintah sudah bagus, gelontorkan dana yang besar, tapi ini dijadikan kesempatan oleh oknum-oknum untuk melakukan penyimpangan,” kritiknya.
Ia menilai kelakuan para oknum ini sudah dapat disebut sebagai “mafia pertanian” karena menghalangi petani mendapatkan manfaat penuh dari program yang ada.
“Bagaimana petani kita bisa sejahtera kalau ada penyimpangan atas semua bantuan ini, Ini tidak bisa dibiarkan lagi,” ujar Suwandi.
Pernyataan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi para oknum yang terlibat agar segera menghentikan praktik kotor mereka sebelum berhadapan dengan proses hukum.
Sebagai informasi, dugaan pemotongan dana Optimalisasi Pengolahan Lahan (Oplah) oleh oknum ketua Kelompok Tani (Poktan) kepada para petani di Desa Rias sedang menjadi sorotan publik. (EraNews/Lew)
