JAKARTA, ERANEWS.CO.ID – Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinda Rembulan Emron, B.A, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi (SE) 2026 harus memiliki makna strategis yang melampaui pengumpulan data rutin. Ia mendesak agar hasil sensus tersebut diposisikan sebagai instrumen utama negara untuk memastikan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi antarwilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Dinda dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Sriwijaya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/4/2026). Rapat tersebut fokus membahas program kerja nasional BPS tahun 2026, khususnya pelaksanaan Sensus Ekonomi yang digelar satu dekade sekali.
Dinda menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung proses sensus, terutama di daerah pemilihannya.
”Saya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus akan mengawalnya, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya akan memantau langsung di lapangan untuk memastikan proses pendataan berjalan optimal, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dinda.
Menurut Dinda, tantangan pembangunan selama ini bukanlah kurangnya data, melainkan lemahnya pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan. Ia menyoroti bagaimana data komprehensif sering kali berakhir sebagai arsip tanpa diintegrasikan menjadi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa output dari SE 2026 harus menjadi landasan utama dalam penyusunan:
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat dan daerah.
Program pembangunan nasional yang lebih presisi.
Transformasi ekonomi yang inklusif dan adaptif.
Dalam konteks Bangka Belitung, Dinda memberikan perhatian khusus pada struktur ekonomi lokal yang didominasi oleh UMKM, perdagangan, dan aktivitas berbasis sumber daya alam. Ia memperingatkan bahwa tanpa data akurat mengenai sektor informal dan pelaku usaha kecil, kebijakan pemerintah berpotensi bias.
”Data tidak boleh berhenti sebagai arsip, tetapi harus menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dinda berharap rapat kerja ini mampu membangun sinergi yang lebih kuat antara DPD RI, BPS, serta pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan SE 2026, menurutnya, akan menjadi indikator keseriusan negara dalam menjadikan data sebagai basis pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh penjuru Indonesia. (EraNews/Lew)
