BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Bupati Bangka, Fery Insani, resmi melantik sebanyak 160 pejabat eselon III dan IV pada jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Jumat (6/2/2026).
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari proses formal pengisian jabatan struktural yang telah melalui mekanisme dan persetujuan pejabat berwenang. Seluruh pejabat yang dilantik telah memperoleh pertimbangan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Bupati Bangka Fery Insani menegaskan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang diminta atau dikejar, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan itu bukan tentang meminta atau mengejar, tetapi amanah yang diberikan kepada seseorang. Ini adalah kesempatan untuk berbakti dan memberikan kontribusi yang lebih besar,” ujar Fery.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta untuk bekerja dan berkinerja secara optimal demi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jabatan itu tidak statis, selalu dinamis. Maka bekerjalah dan berkinerjalah dengan baik. Mudah-mudahan di jabatan yang baru ini dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Bangka ke depannya,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Fery juga menekankan pentingnya etika dan sikap dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat.
“Sebagai ASN kita harus santun dan sopan. Jangan marah-marah kepada masyarakat. Sikap kasar hanya akan merusak citra diri dan institusi serta membuat masyarakat tidak nyaman. Dengan bersikap santun, masalah justru bisa diselesaikan dengan lebih efektif,” kata Fery.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam birokrasi pemerintahan. Menurutnya, yang terpenting adalah kemampuan ASN untuk beradaptasi dan memenuhi tuntutan tugas di organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru.
“Yang terpenting pegawai itu harus cerdas, dalam artian mampu menyesuaikan diri, menjalankan tupoksi, serta menjaga sinergitas antar OPD. Rotasi ini bagus agar mereka mendapatkan pengalaman dan ilmu yang baru,” ujar Syahbudin.
Ia menambahkan, mutasi dan rotasi jabatan diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, mencegah penumpukan kekuasaan, serta mendorong transparansi dan profesionalisme birokrasi. Selain itu, kebijakan tersebut juga membuka kesempatan bagi pejabat lain untuk berkembang dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
