TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ruang Rapat Pulau Kelapan, BAPPELITBANGDA, Rabu (14/5/2025).
Acara pembukaan sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, dan dihadiri oleh para Staf Ahli, Staf Khusus, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangka Selatan.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Fokus utama dalam kegiatan ini adalah pengenalan pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10%, yang meliputi jasa perhotelan serta makanan dan/atau minuman.
Selain itu, sosialisasi ini juga memperkenalkan penerapan alat perekam data transaksi atau tapping box.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 20 peserta yang merupakan pelaku usaha atau Wajib Pajak PBJT di Kabupaten Bangka Selatan, khususnya dari sektor makanan, minuman, dan perhotelan.
Dalam sambutannya, Sekda Hefi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para pelaku usaha atas kehadiran mereka. Beliau menekankan betapa pentingnya pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.
“Pajak daerah adalah salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak sangat diperlukan demi tercapainya pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan,” tegasnya.
Sekda Hefi juga mengimbau dan berharap agar para pelaku usaha memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami ketentuan baru serta mendukung implementasi tapping box sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan transaksi usaha.
“Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap para pelaku usaha dapat memahami serta mendukung implementasi tapping box sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan transaksi,” ungkap Hefi.
Mengakhiri sambutannya, Sekda Hefi menyampaikan harapan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. (EraNews/Lew)
