Pada prinsipnya, Polri menjaga kamtibnas dengan baik. Oleh karena itu Kapolda Anang berharap untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan tanpa kekerasan.
Sementara, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Agung Pratama mengatakan, pihaknya terbuka kepada siapapun yang memprotes terkait aktivitas pertambangan, dibuktikan saat PT Timah menjadi tuan rumah audiensi ini.
“Akan tetapi jangan hentikan Kapal Isap Produksi (KIP) karena ada 6.500 karyawan yang menggantungkan hidupnya dari sana pula,” jelasnya.
Pihaknya menegaskan, hanya menjalankan tugas negara sesuai undang-undang, jika ada pihak yang berkeberatan tunggu IUP (Izin Usaha Pertambangan) berakhir pada tahun 2025.
Dikarenakan tidak menemui kata sepakat antara nelayan Matras serta Tanjung Kelabat dan PT Timah, gubernur memutuskan agar dalam waktu dekat diadakan rapat lanjutan antar kedua belah pihak untuk mencapai kata mufakat.
Rapat maraton kemudian dilanjutkan dengan nelayan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat; nelayan Tanjung Ketapang dan Batu Perahu, Kabupaten Bangka Selatan.
(Sumber: Dinas Kominfo Babel)
