PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID — Rapat lanjutan pembahasan operasional penambangan lepas pantai oleh PT Timah bersama kelompok nelayan di Kantor PT Timah Tbk, Kamis (15/04/21) berlanjut dengan nelayan Kabupaten Bangka Selatan dan nelayan Kabupaten Bangka Barat.
Setelah sebelumnya, nelayan Kabupaten Bangka, dalam hal ini nelayan Matras dan Tanjung Kelabat menolak kehadiran Kapal Isap Produksi (KIP). Pertemuan lanjutan dengan nelayan Tanjung Ketapang serta Batu Perahu Kabupaten Bangka Selatan, mereka menuntut hal serupa ditambah dengan penghentian pengoperasian Ponton Isap Produksi (PIP) di wilayahnya.
Seperti yang dikatakan Abdullah, salah satu perwakilan nelayan bahwa, nelayan banyak dirugikan terkait aktivitas tersebut yang berdampak mengurangi hasil tangkapan para nelayan.
“Di samping itu, penghentian aktivitas tersebut agar tidak menimbulkan konflik sosial di daerahnya antara nelayan dan para penambang,” jelasnya.
Sementara Presiden Mahasiswa Babel, Yusuf Saputra berharap adanya kebijakan meskipun IUP sudah terbit hingga 2025, dikarenakan masyarakat sudah sepakat menolak.
