TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dikabarkan berdampak pada rencana penghentian operasional bus sekolah di Kabupaten Bangka Selatan (Basel). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Basel, H. Kamarudin, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera mencari jalan keluar.
”Dampak kenaikan BBM non-subsidi jangan dijadikan alasan untuk menghentikan operasional bus sekolah. Kami meminta Pemkab mencari solusi terbaik atau melakukan efisiensi anggaran agar operasional bus tetap terjaga hingga akhir tahun,” tegas Kamarudin, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, layanan bus sekolah sangat krusial bagi siswa, terutama mereka yang tinggal di desa dengan akses lokasi sekolah yang jauh. Namun, kebijakan penggunaan BBM non-subsidi bagi armada pelat merah memang membuat beban operasional pemerintah daerah meningkat tajam. Hal ini dikarenakan bus sekolah belum masuk dalam kategori kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi sesuai regulasi yang berlaku.
”Bus sekolah memang belum masuk dalam kategori penerima BBM subsidi karena aturan kebijakan yang ada. Namun, bukan berarti perkara BBM non-subsidi ini membuat layanan harus berhenti total tanpa ada solusi sama sekali,” imbuhnya.
Kamarudin menekankan pentingnya langkah strategis agar mobilitas siswa tidak terganggu. Ia menyatakan bahwa pihak legislatif akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan anggaran operasional mencukupi hingga akhir tahun.
”Kami akan perjuangkan agar bus sekolah tetap beroperasi. Pelayanan pendidikan bagi anak-anak kita tidak boleh terhenti hanya karena masalah kenaikan harga BBM,” pungkasnya. (EraNews/Lew)
