TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Selatan tengah mengawal agenda besar pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTCN). Langkah strategis ini bertujuan untuk menyempurnakan database penerima bantuan agar intervensi program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Kepala BPS Bangka Selatan, Agung Rachmadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, yang diturunkan melalui Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026.
”Dalam proses ini, BPS berperan sebagai integrator yang menyatukan data dari berbagai lini. Saat ini, pemutakhiran dilakukan secara berjenjang oleh petugas PLN (Bilmen) terkait data pelanggan, serta pendamping PKH dari Dinas Sosial yang menyisir data DTKS,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Jumat (10/4/2026).
Ia menambahkan, khusus untuk pendamping PKH, proses verifikasi dan validasi di lapangan dijadwalkan rampung pada akhir April 2026 ini. Sementara untuk pemutakhiran data pelanggan PLN, prosesnya memakan waktu lebih panjang, sekitar tiga hingga enam bulan, mengingat cakupan wilayah yang luas.
Meski berjalan sesuai rencana, Agung mengakui adanya kendala teknis di lapangan. Para petugas pendamping PKH seringkali kesulitan menemui responden karena jam keberadaan warga di rumah yang bervariasi. Selain itu, faktor cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius.
”Masalah jarak dan luas wilayah tugas menjadi tantangan tersendiri, apalagi sekarang memasuki musim hujan dengan adanya fenomena cuaca ‘Godzilla’ dari BMKG yang cukup berdampak di lapangan,” ungkapnya.
Untuk memperlancar proses ini, BPS telah berkoordinasi dengan Bupati Bangka Selatan. Hasilnya, surat dukungan resmi dari Bupati telah diterbitkan dan didistribusikan ke tingkat Camat hingga Desa/Kelurahan, baik melalui sistem aplikasi Srikandi maupun jalur komunikasi koordinasi lainnya.
Agung menekankan bahwa DTCN merupakan data strategis karena menampilkan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil atau tingkatan ekonomi. Nantinya, data yang telah dimutakhirkan akan dilakukan pemeringkatan.
”Harapan kami, para petugas di lapangan tetap berkomitmen terhadap jadwal dan menjaga kualitas data. Pengisian melalui aplikasi di handphone harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada error atau data yang terlewat,” tegas Agung.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesamaan konsep dan definisi bagi seluruh petugas saat berhadapan dengan responden.
“Pemahaman konsep yang seragam sangat krusial agar data yang dihasilkan memiliki keterbandingan yang akurat untuk menentukan sasaran intervensi program pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (EraNews/Lew)
