TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) bergerak cepat melakukan penataan terhadap aset daerah. Melalui Panitia Khusus (Pansus) II, legislatif kini tengah menggodok Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Bangka Selatan tersebut pada Kamis (9/4/2026), dipimpin langsung oleh Ali Muzakir selaku Ketua Pansus II, didampingi Wakil Ketua Solman, serta anggota pansus lainnya yakni Kurniawan, Suwandi, Jepri, Holis, dan Mirna. Dari pihak eksekutif, hadir perwakilan Bappelitbangda, Bakuda, serta sejumlah OPD terkait.
Ketua Pansus II, Ali Muzakir menegaskan bahwa revisi ini merupakan langkah krusial mengingat regulasi yang lama sudah tidak relevan dengan dinamika hukum saat ini.
”Perda Nomor 1 Tahun 2017 perlu kita revisi untuk penyesuaian hierarki peraturan perundang-undangan, terutama mengikuti Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Kita butuh kepastian hukum yang lebih kuat dalam tata kelola aset,” ujar Ali Muzakir .
Ali menjelaskan, salah satu fokus utama dalam revisi ini adalah sinkronisasi data. Masih banyak aset daerah, baik yang berada di lingkungan BUMD maupun yang tersebar di tingkat kecamatan hingga desa, yang belum terinventarisir dengan baik.
”Kondisi di lapangan menunjukkan pengelolaan aset semakin kompleks. Kita menuntut tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Jangan sampai ada aset yang belum terdata atau pemanfaatannya tidak optimal,” tegasnya.
Pansus II juga menekankan bahwa optimalisasi aset bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen penting untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya payung hukum baru, diharapkan pengawasan terhadap Barang Milik Daerah akan semakin ketat.
”Tujuannya jelas, kita ingin ada efisiensi pemanfaatan aset dan penguatan pengawasan. Setiap barang milik daerah harus memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan masyarakat Bangka Selatan,” pungkasnya. (EraNews/Lew)
