PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID — Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dengan menyuarakan langsung berbagai persoalan strategis ke pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, saat mengikuti forum “Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah” bersama Kementerian Dalam Negeri RI yang digelar secara virtual.
Forum ini diikuti 11 kabupaten/kota terpilih di Indonesia sebagai wadah untuk menyampaikan kondisi riil daerah sekaligus kebutuhan strategis kepada pemerintah pusat.
Dessy menegaskan bahwa otonomi daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kewenangan administratif.
“Otonomi daerah ini bukan hanya soal kewenangan, tapi bagaimana kebijakan itu benar-benar berdampak ke masyarakat,” ujarnya.
Selain komitmen tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam penguatan kapasitas pimpinan daerah yang dinilai masih perlu dukungan dari pemerintah pusat.
“Kami baru menjabat sekitar lima bulan, dan belum ada pelatihan atau diklat khusus untuk pimpinan daerah. Ini kebutuhan yang sangat mendesak,” ungkapnya.
Persoalan fiskal juga menjadi perhatian, khususnya terkait beban Tunjangan Khusus Daerah (TKD) dan belanja pegawai yang masih menjadi isu umum di berbagai daerah.
Selain itu, Pangkalpinang juga menyoroti belum adanya kejelasan terkait status kepulauan yang hingga kini belum disematkan, berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Seluruh kabupaten di Bangka Belitung sudah berstatus kepulauan, hanya Pangkalpinang yang belum,” kata Dessy.
Di sektor ekonomi, upaya pengembangan kawasan industri yang akan dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga masih menghadapi kendala perizinan dari pemerintah pusat yang belum rampung hingga saat ini.
“Kami sudah menyiapkan kawasan industri, tetapi izinnya dari pemerintah pusat masih belum tersedia,” jelasnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap berbagai persoalan tersebut dapat segera mendapatkan respons agar tidak menghambat laju pembangunan daerah ke depan.
“Kami berharap ada respon cepat dari pemerintah pusat, karena ini menyangkut keberlanjutan pembangunan di Pangkalpinang,” tegasnya.
Penyampaian langsung ini menjadi sinyal bahwa Pangkalpinang tak ingin lagi menunggu, tetapi menuntut percepatan solusi dari pemerintah pusat.
(T8)
