PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID –
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mulai tancap gas melakukan transformasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif timah. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas fiskal daerah dengan menyasar penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kolaborasi bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan.
Fasilitasi kerja sama ini diinisiasi oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bangka Belitung melalui pertemuan teknis one-on-one yang digelar di Aula Kanwil DJPb Babel, Selasa (10/3/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi Bupati Bangka Tengah dengan pimpinan Kemenkeu Satu Babel pada Februari lalu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizam, mengungkapkan bahwa meskipun wilayahnya memiliki potensi besar dengan lebih dari 30.000 UMKM, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih di bawah 4 persen.
”Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi hambatan utama dalam menyediakan akses permodalan yang masif. Kehadiran PIP dengan skema pinjaman berbunga rendah sangat kami nantikan,” ujar Syarifullah.
Ia juga berharap adanya pendampingan intensif agar produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas.
Menjawab tantangan tersebut, perwakilan PIP, Prasetya Arif dan Rofiqul Mubarok, memaparkan skema pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan UMi Pro yang dirancang khusus bagi masyarakat yang tidak terjangkau perbankan (non-bankable).
Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah perluasan kanal melalui Lembaga Non-LJK (Lembaga Jasa Keuangan). Skema ini dinilai sangat cocok untuk ekosistem pertanian dan perikanan di Bangka Tengah. Melalui skema ini:
Pinjaman diberikan dalam bentuk sarana produksi (pakan atau pupuk).
Penyaluran dilakukan melalui badan usaha agregator (offtaker).
Tujuan Utama: Memutus rantai ketergantungan nelayan dan petani terhadap tengkulak.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas soal uang. Kanwil DJPb dan PIP juga menawarkan ruang kolaborasi untuk pemberdayaan, mulai dari pelatihan, inkubasi usaha, penguatan legalitas/sertifikasi, hingga pengembangan “Kampung UMi”.
Bahkan, muncul wacana sinergi dengan agenda Desa Devisa agar peningkatan kapasitas ekonomi lokal berjalan beriringan tanpa tumpang tindih program.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bangka Tengah telah menunjuk pejabat penghubung untuk mengawal pembahasan teknis lebih lanjut. Kanwil DJPb Babel berkomitmen untuk terus mengawal sinergi ini hingga peluang pembiayaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak. (EraNews/Lew)
