PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID — Menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel), memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Upaya ini dibahas dalam Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang dilaksanakan secara virtual, di Ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (18/2/2026).
Rapat nasional tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Pj Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Babel Fery Afriyanto mewakili Gubernur Babel Hidayat Arsani, turut mengikuti kegiatan ini bersama kepala perangkat daerah yang membidangi sektor ekonomi, perdagangan, perumahan, energi, serta infrastruktur.
Dalam pemaparan data perkembangan harga perkembangan Februari 2026, Babel tercatat sebagai provinsi dengan Indeks Perubahan Harga (IPH) tertinggi secara nasional, mencapai 4,35 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius, khususnya menjelang Ramadan yang identik dengan meningkatnya kebutuhan dan konsumsi masyarakat.
Kenaikan harga dipicu oleh sejumlah komoditas strategis, di antaranya cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, dan bawang merah. Secara nasional, dari 38 provinsi yang dipantau, sebanyak 21 provinsi mengalami kenaikan harga, sementara 17 provinsi lainnya mencatat penurunan.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama menjelang periode rawan lonjakan harga seperti Ramadan.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan terukur. Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi pangan berjalan lancar, menjaga pasokan komoditas strategis, serta mengawal program nasional agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain pengendalian inflasi, rapat juga memperkuat pemahaman pemerintah daerah terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen, khususnya pada produk pangan yang banyak dikonsumsi selama Ramadan.
Di sisi lain, evaluasi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah dilakukan untuk memastikan percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Lonjakan IPH di Bangka Belitung dinilai berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat jika tidak segera diantisipasi. Menjelang Ramadan, stabilitas harga pangan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terbebani kenaikan kebutuhan pokok.
Sementara itu bagi pelaku UMKM, terutama di sektor kuliner Ramadan, fluktuasi harga bahan baku seperti cabai, daging, dan telur turut berdampak pada biaya produksi. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat distribusi pasokan dan pengawasan harga agar aktivitas ekonomi rakyat tetap berjalan sehat.
Melalui sinergi pusat dan daerah ini, Pemprov Babel menegaskan komitmennya untuk mengendalikan inflasi daerah secara konkret, memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan, memperluas pemahaman Jaminan Produk Halal, serta mengoptimalkan dukungan terhadap program nasional perumahan rakyat demi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
(Sumber : Biro Adpim Setda Prov Babel)
