PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Focus Group Discussion (FGD) strategis guna memantapkan kualitas penyusunan laporan keuangan tahun 2025.
Mengangkat tema “Penguatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 yang Akuntabel dan Transparan”, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (9/2/2026).
Kepala Kanwil DJPb Babel dalam sambutannya menekankan bahwa laporan keuangan yang berkualitas tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan buah dari proses yang kredibel sejak tahap perencanaan.
Beliau menggarisbawahi dua poin utama:
Perencanaan Kredibel: Akuntabilitas harus dimulai dari penyusunan anggaran yang tepat sasaran.
Digitalisasi Integrasi: Penggunaan sistem pelaporan yang terintegrasi menjadi kunci utama untuk meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi.
Hadir sebagai narasumber, Koordinator Pengawas (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Babel, Bentrastyadi memaparkan langkah-langkah strategis dalam mengawal APBD.
Beliau menyoroti beberapa aspek krusial:
Optimalisasi PAD: Menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal namun tetap akuntabel.
Disiplin Belanja: Memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Pengawasan Dana Desa: Memperkuat kontrol agar pembangunan di tingkat desa berjalan sesuai koridor hukum.
”Pengelolaan APBD yang sehat dan pengawasan yang ketat adalah fondasi utama agar pembangunan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tulis narasi dalam forum tersebut.
Menjawab Tantangan Daerah
Diskusi berlangsung hangat saat membahas kendala lapangan, seperti ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat serta keterbatasan data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Forum ini sepakat bahwa peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keuangan adalah solusi jangka panjang yang mendesak.
Sebagai penutup, seluruh peserta menyatakan komitmen bersama untuk menjaga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Langkah nyata yang akan diambil meliputi:
Penertiban Aset & Belanja: Melakukan inventarisasi aset dan rekonsiliasi antarperangkat daerah secara rutin.
Penguatan Pengendalian Internal: Mencegah potensi temuan audit melalui sistem kontrol yang lebih ketat.
Kepatuhan SAP: Memastikan seluruh laporan tersaji sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dengan sinergi yang kuat antara DJPb, BPKP, dan Pemerintah Daerah, diharapkan tata kelola keuangan Bangka Belitung semakin andal dan mampu mendorong akselerasi pembangunan ekonomi daerah. (EraNews/Lew)
