BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Hari Pers Nasional (HPN) seharusnya menjadi momentum refleksi bersama tentang posisi pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan sekadar perayaan internal insan media, melainkan pengingat bahwa demokrasi hanya dapat berdiri tegak jika kebebasan pers dijaga dan dihormati. Namun ketika peringatan ini berlalu tanpa sepatah kata pun dari pemangku kepentingan, keheningan itu justru berbicara lebih keras dari ucapan selamat mana pun.
Diamnya kepala daerah pada Hari Pers Nasional bukan peristiwa sepele. Ia adalah sikap politik, meski mungkin dibungkus dengan dalih kelalaian, kesibukan, atau alasan teknis lainnya. Dalam dunia kekuasaan, simbol memiliki makna. Dan simbol keheningan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pers memang tidak lagi dianggap penting, atau justru dianggap mengganggu?
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki fungsi yang kerap tidak nyaman bagi penguasa: mengawasi, mengkritik, dan membongkar. Tidak semua pejabat siap hidup dalam sorotan. Maka relasi yang renggang antara kekuasaan dan media sering kali bukan disebabkan oleh keberpihakan pers, melainkan oleh ketidakmampuan pejabat menerima kritik sebagai bagian dari akuntabilitas.
Ironisnya, banyak kepala daerah hari ini begitu aktif membangun citra di media sosial—merekam aktivitas, mengedit narasi, dan menampilkan versi terbaik dari dirinya—namun abai pada media yang bekerja dengan standar etik, verifikasi, dan kepentingan publik. Pers diperlakukan sebatas alat publikasi ketika menguntungkan, tetapi dijauhkan ketika mulai bertanya dan mengkritik.
Ucapan selamat Hari Pers Nasional sejatinya bukan soal basa-basi. Ia adalah pengakuan simbolik bahwa pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra demokrasi, bukan sebagai musuh kekuasaan. Ketika pengakuan sederhana ini pun absen, publik patut curiga bahwa ada masalah dalam cara pandang kepemimpinan terhadap transparansi dan keterbukaan.
Jika benar kepala daerah merasa tidak membutuhkan peran awak media, maka yang terancam bukan hanya insan pers, melainkan hak publik atas informasi yang jujur dan berimbang. Pemerintahan yang alergi terhadap pers pada akhirnya akan alergi pula terhadap kritik rakyat.
Namun sejarah membuktikan, pers tidak pernah bergantung pada legitimasi penguasa. Pers hidup dari kepercayaan publik, bukan dari ucapan selamat pejabat. Justru dalam situasi sunyi dan diabaikan, tugas pers menjadi semakin terang: bersuara ketika kekuasaan memilih diam, dan menulis ketika kekuasaan merasa tak perlu menjelaskan.
Hari Pers boleh berlalu tanpa ucapan dari kepala daerah. Tetapi fungsi pers tidak akan pernah berhenti—selama masih ada kekuasaan yang perlu diawasi dan kebenaran yang perlu disampaikan.
Penulis : Ibnu IW
Jurnalis ERANEWS.CO.ID
