PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menunjukkan tren positif yang stabil hingga akhir tahun 2025.
Data terbaru hingga akhir November 2025 mencatat penguatan signifikan pada sisi penerimaan negara, yang dipicu oleh pulihnya aktivitas ekonomi pasca pembenahan tata niaga timah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bangka Belitung, Syukriah HG, mengungkapkan bahwa APBN hadir sebagai instrumen fiskal yang responsif dan adaptif dalam mengawal pembangunan daerah.
”Kinerja APBN regional tetap terjaga stabil. Penguatan penerimaan negara pasca isu tata niaga timah mendorong kembali bergairahnya aktivitas usaha. Ini memberikan countercycle effect terhadap basis penerimaan kita yang tumbuh mencapai 22,91% (y-on-y),” ujar Syukriah dalam keterangannya di Pangkalpinang, Senin (29/12/2025).
Akselerasi penerimaan pajak didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang melonjak 39,64% atau mencapai Rp1,2 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika pembayaran angsuran pajak seiring penegakan hukum di sektor timah. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp1,5 triliun.
Dari sisi sektoral, Syukriah menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi mulai merata di berbagai lini:
Industri Pengolahan: Tumbuh signifikan 64,85%, didorong oleh produk turunan CPO.
Pertanian & Perikanan: Tumbuh 59,67%, memperkuat basis ekonomi primer.
Perdagangan: Tumbuh 20,10%.
Pertambangan: Mencatat pertumbuhan 16,00%.
Kejutan besar terjadi pada kinerja perdagangan internasional. Realisasi Bea Keluar hingga November 2025 tercatat sebesar Rp170,31 miliar. Angka ini luar biasa karena telah mencapai 1.645% dari Pagu 2025.
”Lonjakan Bea Keluar yang tumbuh 248,90% ini dipicu oleh tingginya permintaan ekspor turunan CPO dan kenaikan harga referensi global. Di sisi lain, ketergantungan kita terhadap impor bahan baku industri timah justru menurun,” tambah Syukriah.
Meskipun penerimaan tumbuh kuat, belanja negara mengalami perlambatan sebesar 8,32% akibat kebijakan refocusing anggaran agar lebih tepat sasaran. Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp2,51 triliun, di mana terjadi penurunan pada biaya perjalanan dinas dan belanja barang non-operasional.
Namun, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan sosial. Belanja Bantuan Sosial tumbuh pesat 51,52%, yang sebagian besar dialokasikan untuk beasiswa KIP mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik.
Terkait Transfer ke Daerah (TKD), realisasi hingga November telah mencapai Rp6,12 triliun atau lebih dari 90% dari total pagu. Meski ada penurunan pada DAK Fisik, komponen DAK Non-Fisik tumbuh 15,60% berkat akselerasi penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta dana ketahanan pangan.
Menutup tahun 2025, Kemenkeu Babel berkomitmen terus mengawal akuntabilitas keuangan negara. “Kami terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi risiko teknis penyaluran belanja di akhir tahun, sembari memastikan seluruh potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk pembangunan Bangka Belitung,” pungkas Syukriah. (EraNews/Lew)
