PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syukriah, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui optimalisasi instrumen fiskal.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Subsidi Skema Resi Gudang (SSRG), Evaluasi Monev KUR Semester II, dan Pendataan Debitur Ekspor di Pangkalpinang, Selasa (23/12/2025).
Dalam sambutannya, Syukriah menyoroti dua instrumen utama, yaitu Skema Resi Gudang (SRG) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Bangka Belitung.
Syukriah mengungkapkan keprihatinannya terkait belum adanya realisasi Subsidi Skema Resi Gudang di Bangka Belitung, padahal infrastruktur berupa empat gudang resmi telah tersedia.
”Tantangan kita bukan lagi pada infrastruktur, tapi pada penguatan ekosistemnya. SRG adalah solusi agar petani lada atau nelayan tidak terpaksa menjual hasil produksinya saat harga jatuh. Mereka bisa menyimpan komoditas, mendapatkan resi, dan menjadikannya jaminan pembiayaan di perbankan,” ujar Syukriah.
Ia mengajak pemerintah daerah untuk melakukan intervensi kebijakan agar aset gudang yang ada tidak pasif, melainkan mampu memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal.
Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), Syukriah memaparkan bahwa hingga akhir November 2025, penyaluran di wilayah Babel telah mencapai Rp1,3 Triliun kepada 38 ribu debitur, atau sekitar 75,6% dari target plafon Rp1,72 Triliun.
Meski menunjukkan progres, Syukriah mencatat beberapa poin evaluasi penting dari hasil survei terhadap 103 debitur:
Akses KUR Mikro: Masih ditemukannya permintaan agunan tambahan bagi debitur KUR Mikro, yang seharusnya mengedepankan kelayakan usaha tanpa syarat tambahan yang memberatkan.
Peran Pemda: Diperlukan optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat serta penginputan data calon debitur ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) agar pipeline penyaluran lebih kuat.
Menatap tahun 2026, Kemenkeu Babel berkolaborasi dengan LPEI untuk mengembangkan program Desa Devisa. Program ini menyasar komoditas unggulan seperti lidi nipah, hasil perikanan, dan produk olahan lainnya untuk menembus pasar ekspor.
”Kami meminta dukungan data dari para pimpinan daerah dan lembaga penyalur untuk mengidentifikasi UMKM atau komunitas desa yang potensial. Kita ingin petani dan nelayan kita tidak hanya bertahan, tapi tumbuh dan sejahtera melalui akses pasar internasional,” tambahnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPKP, OJK, Biro Perekonomian Provinsi, serta pimpinan lembaga penyalur KUR se-Bangka Belitung. Melalui pertemuan ini, diharapkan tercipta keselarasan langkah antara perbankan yang membuka akses, Pemda yang memperkuat data, dan pemerintah pusat yang menyediakan kebijakan. (EraNews/Lew)
