MUNTOK, ERANEWS.CO.ID – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Bangka Barat pada Kamis (25/9/2025).
Bertempat di D’Orange Cafe & Pondok Sahang Cottages. Kegiatan ini dihadiri oleh Bidang Intelijen, Penindakan Keimigrasian dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung serta 15 instansi anggota TIMPORA Bangka Barat.
Rapat diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan laporan Ketua TIMPORA oleh Plh. Kasi Inteldakim, Yulistya Wisnu Wardhana. Dalam laporannya, ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mewujudkan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Bangka Barat secara terkoordinasi melibatkan instansi terrain.
“Pembentukan TIMPORA bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya nyata untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Bangka Barat. Kami berharap koordinasi ini dapat menghasilkan pengawasan yang kolaboratif dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi seluruh anggota Timpora,” ujar Yulistya Wisnu Wardhana, Plh. Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Ahmad Khumaidi, menyampaikan empat prinsip utama dalam kebijakan selektif terhadap orang asing serta memperkenalkan Core Value baru Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel), sebagai semangat baru dalam membangun komitmen dan kolaborasi lintas sektor.
“Ada empat prinsip penting yang harus menjadi perhatian dalam pengawasan terhadap orang asing yang dilandasi selective policy yakni asas kemanfaatan bagi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, kepatuhan terhadap seluruh regulasi, serta kesesuaian izin tinggal. Dengan semangat PRIMA—Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel—kami berharap TIMPORA dapat menjadi forum kolaboratif untuk meningkatkan komitmen bersama lintas sektor,” ungkap Ahmad Khumaidi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.
Rapat dilanjutkan dengan paparan materi oleh Plh. Kasi Inteldakim mengenai peran TIMPORA, informasi aktual terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta data keberadaan WNA di Bangka Barat, yaitu 11 pemegang ITAS dan 1 pemegang ITAP. Sesi diskusi turut menghadirkan masukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Barat terkait penerbitan SKTT dan tantangan administrasi kependudukan bagi WNA.
“Dari data yang kami terima, terdapat 11 WNA pengguna KITAS dan 1 pengguna KITAP. Untuk pengguna KITAP, saat ini sedang dalam proses penerbitan KTP elektronik sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kami juga menghadapi tantangan dalam penerbitan surat kematian bagi WNA, sehingga penting bagi kami untuk memastikan seluruh WNA memiliki SKTT yang valid,” jelas Jaya Nuriska, perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat.
Mengakhiri sesi diskusi, Yulistya Wisnu Wardhana menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta dan menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti isu-isu strategis yang muncul dalam forum. Diharapkan, TIMPORA Bangka Barat dapat terus menjadi wadah koordinasi yang efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah serta mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. (EraNews/Lew)
