PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa tidak ada razia atau penangkapan terhadap penambang rakyat oleh Satuan Tugas (Satgas) PT Timah di daerah ini.
Isu yang beredar tersebut hanyalah kabar tidak benar yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan harus segera diluruskan.
Didit menjelaskan, kehadiran Satgas PT Timah dari Jakarta bertujuan untuk mendukung pengumpulan data bagi Presiden, sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola timah nasional.
“Jadi, jangan salah paham, kehadiran satgas ini semata-mata untuk melengkapi data yang dibutuhkan Presiden, agar tata kelola timah kita ke depan lebih baik dan menguntungkan negara serta masyarakat,” ujarnya, Senin (8/9/2025).
Didit juga menanggapi dinamika harga timah yang simpang siur. Menurutnya, pihak PT Timah sendiri terkejut dengan kabar harga timah mencapai Rp60 ribu per kilogram.
“Masalah harga ini ternyata tidak sesuai, bahkan pihak PT Timah sendiri kaget. Bagi mitra yang tidak disiplin, PT Timah akan melakukan evaluasi. Dan soal pembayaran, saya pastikan akan segera diselesaikan, tidak perlu menunggu lama,” jelasnya.
Selain persoalan tambang, Didit menyoroti isu Hutan Tanaman Industri (HTI). Ia mengapresiasi masukan dari DPRD Bangka Barat dan pihak lain yang meminta agar penyelesaian masalah HTI melibatkan kepala daerah dan anggota DPD RI.
“Rekomendasi yang kami keluarkan bukan sekadar untuk menyenangkan rakyat, tetapi memang bagian dari kewenangan DPRD. Kalau soal mencabut izin HTI itu ranah pemerintah pusat, maka kami akan kawal sampai selesai,” tegasnya.
Didit mencontohkan keberhasilan DPRD Babel dalam mengawal pencabutan izin PT Bangkanesia. Pemerintah pusat telah mencabut izin seluas 60 ribu hektare, yang membuktikan perjuangan kolektif dapat membuahkan hasil.
Lebih lanjut, DPRD Babel berencana menjadwalkan kunjungan resmi ke kementerian terkait bersama bupati, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI untuk memperkuat perjuangan di tingkat pusat.
“Ini perjuangan bersama, bukan hanya DPRD Babel. Kami akan jadwalkan segera pertemuan dengan Dirjen, dan melibatkan semua pihak agar persoalan ini bisa benar-benar tuntas,” pungkas Didit. (EraNews/Lew)
