JAKARTA, ERANEWS.CO.ID – Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Bangka melayangkan surat audiensi ke Kementerian Sosial RI, Jumat (8/11/2024). Lukman S.Pd selaku Ketua HNSI Bangka mengatakan bahwa surat telah diterima oleh Biro Umum Kemensos RI dan akan dijadwalkan pertemuan sesuai dengan permintaan yang dicantumkan dalam surat tersebut.
HNSI Bangka memandang sangat perlu untuk melakukan audiensi dengan Kemensos RI, menurut Lukman hal itu berkaitan dengan bantuan perahu yang disalurkan oleh Kemensos RI secara langsung kepada nelayan yang ada di Kecamatan Sungaliat dan Belinyu. Dirinya mendapat keluhan dari nelayan, jika perahu bantuan dari Kemensos RI tersebut tidak sesuai dengan standar dan kurang layak.
Tidak hanya mengirimkan surat ke Kemensos RI, HNSI Bangka juga melayangkan surat tembusan ke Kementerian Sekretariat Negara, DPP HNSI dan DPD HNSI Bangka Belitung.
“Kami dijanjikan pertemuan dengan Sekjend Kementerian Sosial RI sesuai dengan tanggal yang kita minta. Kami nanti akan bawa berkas berkas yang ada saat pertemuan itu nanti,” jelasnya.
Hal itu pihaknya lakukan, karena ingin memastikan apakah dengan anggaran negara yang dipergunakan sudah sesuai dengan pengadaan kapal tersebut. Dengan demikian, sambung Lukman, dalam proses pengadaan bantuan kapal tersebut jangan sampai ada oknum yang mengambil keuntungan.
Oleh karena itu, HNSI Bangka akan meminta penjelasan dari pihak Kemensos RI mengenai proses dan jumlah anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan kapal itu.
Diberitakan sebelumnya bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 yang lalu, Menteri Sosial, Tri Rismaharini memberikan secara simbolis berupa kapal sejumlah 15 unit untuk nelayan Sungailiat dan 10 unit untuk nelayan Belinyu. Setelah mendapat keluhan dan investigasi di lapangan, ternyata memang benar bahwa kapal bantuan tersebut tergolong tidak layak untuk melaut.
“Dari keluhan yang kami terima dan hasil temuan dilapangan, inilah yang akan nanti kita sampaikan di hadapan Kemensos RI. Dan saya berharap, ini bisa ditanggapi secara serius. Kita juga ingin tahu, apakah dengan anggaran yang dikucurkan itu telah sesuai peruntukannya,” imbuhnya.
“Kami inginkan sebuah transparansi atas penggunaan uang negara yang digunakan untuk pengadaan kapal bagi nelayan ini. Jangan sampai dana yang dialokasikan besar, tapi akhirnya sia-sia,” pungkasnya.
